Palembang,– Bupati Banyuasin, Dr. H. Askolani, menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM RI atas dukungannya dalam pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) di desa dan kelurahan. Peresmian berlangsung di Griya Agung Palembang, Senin (28/7/27), dihadiri Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas, Gubernur Sumsel Herman Deru, dan para kepala daerah se-Sumatera Selatan.

Sebanyak 3.258 POSBANKUM terbentuk di 17 kabupaten/kota Sumsel pada 2025, menjadikan provinsi ini yang pertama di Indonesia dengan cakupan 100 persen desa/kelurahan memiliki layanan bantuan hukum. Atas capaian tersebut, MURI memberikan rekor nasional kepada Pemprov Sumsel.

Menteri Hukum menegaskan, POSBANKUM hadir untuk memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat lemah, melalui layanan konsultasi, mediasi, advokasi, hingga rujukan ke advokat. Program ini juga melibatkan paralegal desa sebagai penyuluh dan pendamping hukum.

Acara turut dirangkai dengan penandatanganan kerja sama Kanwil Kemenkumham Sumsel bersama sembilan fakultas hukum perguruan tinggi untuk memperkuat sinergi layanan hukum berbasis masyarakat. (Ind)