Banyuasin, Sumsel, – Jaringan Rakyat Nasional (JARNAS) Sumatera Selatan bersama masyarakat Banyuasin menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Banyuasin. Mereka menyuarakan desakan agar Kejari segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuasin. Selasa, (23/9/25).

Dalam pernyataan sikapnya, JARNAS menegaskan bahwa korupsi telah merugikan rakyat dan menghambat pembangunan di Banyuasin. Karena itu, mereka menuntut Kejari Banyuasin melakukan audit investigatif terhadap anggaran di Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Dispopar) serta Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) tahun anggaran 2024.

Selain itu, JARNAS juga meminta Kejari memanggil dan memeriksa Direktur Utama Perumda Sei Sembilang terkait dugaan penggunaan dana yang tidak jelas. Mereka juga menyoroti lambannya penuntasan kasus hibah PMI yang dinilai sudah berlarut-larut tanpa kejelasan.

“Rakyat menaruh harapan besar agar Kejaksaan benar-benar menjadi penegak hukum yang berpihak pada kebenaran, bukan pelindung bagi koruptor,” tegas Koordinator Aksi JARNAS Sumsel, Budi Setiawan.

JARNAS menegaskan, jika tuntutan tersebut diabaikan, rakyat Banyuasin tidak akan tinggal diam dan akan terus menyuarakan aspirasi mereka.

“KeJARI Banyuasin, jangan tutup mata! Usut tuntas, tangkap, dan adili para koruptor. Selamatkan uang rakyat, selamatkan Banyuasin,” tambah Redit SR selaku Koordinator Lapangan. (Ind)